“Refleksi Pemuda dalam Bingkai Kedaerahan”

28 01 2010

Organisasi Daerah <orda>, belum apa-apa saya sudah apatis mendengar kata-kata itu. Jujur saja, hal pertama yang terbesit dalam kepala saya tentang orda adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang tergila-gila pada primordialisme dan ah paling-paling ‘kepanjangan tangan’ dari penguasa. Dimana letak independensinya? Mana intelektualitasnya sebagai mahasiswa yang ‘katanya’ punya predikat keren sebagai agent of social control atau agent of change? Kontradiktif dengan idealisme yang biasanya mendarah daging di setiap orang muda.

Kesimpulan tersebut memang prematur meski tak jarang beberapa orda hanya dijadikan alat politik beberapa pihak tertentu. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah orda tempat yang tepat dan representatif untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi intelektual? Gagasan yang menyusut dari skala global memang bukan hal yang populer belakangan ini.

Fenomena organisasi daerah bukan hal yang baru lagi di kalangan generasi muda yang melibatkan komponen pelajar dan mahasiswa dari daerah. Organisasi macam ini banyak menjamur di kota-kota yang menjadi kota tujuan pendidikan seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan banyak kota lainnya. Pola masyarakat intelektual yang ingin mengukuhkan eksistensinya bahkan sudah dimulai sebelum era kemerdekaan RI. Kita tentu masih ingat dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatukan berbagai organisasi kepemudaan daerah dalam bingkai perjuangan nasional. Adanya komitmen bersama untuk satu dalam berbangsa, bertanah air dan berbahasa.

Pemuda memang erat sekali hubungannya dengan gerakan pembaharuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemudalah yang menjadi motor penggerak bangsa. Pada usia 24 tahun, Hatta menyuarakan dan memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa dan menjadi pemimpin delegasi Indonesia pada Kongres Demokrasi Internasional di Bierville – Perancis.

Jong Bekasinen Bond?

Image’ yang menempel pada organisasi daerah itulah yang akhirnya membuat saya kala itu, mahasiswa tingkat dua di kota Jogja dan bahkan banyak mahasiswa lainnya, enggan untuk bergabung dengan organisasi sejenis. Apakah kita masih berputar-putar lalu kembali pada wacana otonomi daerah? Previlege bagi orang Bekasi? Pribumi atau non-pribumi?

Awal perkenalan saya dengan IKAMASI – Yogyakarta (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi) dipenuhi dengan banyak prasangka. Kira-kira apa yang menyatukan kami? Idealisme jelas bukan. Hanya kota padat penduduk dengan segala kerumitan di dalamnya yang berpotensi untuk lebih rumit lagi. Mungkin Ikamasi lebih cocok disebut “Jong Bekasinen Bond”?

Pendapat saya langsung terpatahkan begitu berkenalan dengan teman-teman di dalamnya. Saya sadar bahwa kekeluargaan, rasa cinta dan kepemilikan (sense of belonging) yang besar pada Bekasi yang menyatukan kami. Bahkan saya bisa bilang bahwa proses pengenalan dan kecintaan saya dan teman-teman pada Bekasi, lahir di Jogja. Bahasa pergaulan dengan dialek Bekasi yang kental yang hampir-hampir tak pernah saya dengar di Bekasi, malah terdengar akrab di Angkringan Jogja.

Yang lebih menyenangkan, kami yang berkumpul di Ikamasi adalah kumpulan mahasiswa yang membagi ilmu-nya untuk didiskusikan di forum-forum yang kami selenggarakan. Banyak dari anggota Ikamasi adalah aktivis kampus yang berbeda-beda pandangan dan idealisme, mahasiswa yang unggul di bidangnya bahkan juga para seniman nyentrik. Hal-hal itulah yang membuat diskusi kami semakin berwarna meski hanya duduk melingkar di Boulevard UGM.

Setelah itu, saya tak bisa mengatakan lagi bahwa organisasi daerah bukan tempat yang representatif untuk mengasah intelektualitas. Kami sadar bahwa Ikamasi berpotensi mencetak kader-kader bangsa maka untuk mengakomodir itu semua dibutuhkan sinergi positif dari Pemerintah Daerah. Niat baik kami direspon positif oleh Pemda Kota dan Kabupaten Bekasi. Generasi muda adalah investasi terbesar yang dimiliki pemerintah.

Saya bisa katakan juga bahwa sedikit banyak Ikamasi berperan dalam pelestarian budaya lokal melalui riset dan kegiatan di dalamnya. Adanya keinginan dari anggotanya untuk meneliti potensi-potensi yang ada di Bekasi menegaskan kami tak sekedar organisasi ‘arisan’ tapi institusi pengabdian pada masyarakat. Nilai-nilai yang tumbuh dari kebersamaan itu pada akhirnya berdampak besar bagi perspektif daerah dan kebangsaan. Ikamasi bukanlah objek tapi aktor dalam pembangunan daerah dan nasional.

Potensi Organisasi Daerah

Tak bisa dipungkiri bahwa organisasi daerah ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, organisasi ini dinilai terdepan dalam gerakan sosiokultural dan berkontribusi besar dalam menggali potensi-potensi daerah, namun disisi lain tak jarang organisasi ini dapat memicu konflik disintegrasi atau bahkan dijadikan kendaraan politik segelintir orang. Dewasa ini orang berasumsi bahwa orda kalah populer dari organisasi kepemudaan lainnya yang lebih global. Tak perlu heran karena pola pikir masyarakat kini memang cenderung melihat sesuatu yang bersifat mayor. Tak ada yang salah, karena berorganisasi adalah pilihan.

Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah organisasi daerah masih cukup relevan dan dapat memfasilitasi aspirasi anggotanya? Bergerak sesuai koridor yang ditetapkan?

Kompleksitas permasalahan organisasi daerah lebih rumit lagi karena dibutuhkan ketertarikan cukup besar anggotanya untuk memajukan organisasi. Permasalahan internal yang tak jarang memicu konflik sampai profesionalitas kerja yang semuanya itu hanya dihubungkan oleh benang merah sense of belonging dan rasa kekeluargaan. Organisasi daerah haruslah mengeliminasi resiko-resiko tersebut, terus bergerak independen dan membawa kepentingan masyarakat dalam setiap program kerjanya.

Lepas dari itu semua, Eksistensi tidak hanya dilihat dari organisasi yang memayungi kita tapi kesadaran moril dan kerja keras membangun bangsa. Pemuda harus menyadari bahwa dimanapun dia berada, kitalah yang menentukan arah perubahan dengan baik. Menyuarakan suara rakyat tanpa kepentingan politik, menjadi kreator dan inovator di bidangnya masing-masing.

* * * * * * *